SUARAJATENG ID (Jakarta)- Pemerintah berencana menghapus listrik berdaya 450 volt ampere (VA) dan menaikkannya menjadi 900 VA. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai rencana tersebut sebagai kebijakan blunder.
Menurut Amin, kebijakan ini justru menyebabkan pembengkakan subsidi seiring peningkatan penggunaan listrik. Padahal pemerintah baru saja mengeluhkan besarnya subsidi untuk rakyat.
“Apa pemerintah mau menanggung pembengkakan biaya subsidi listrik. Lha sekarang saja sudah mengeluh karena besarnya subsidi lisrik untuk rakyat miskin dan rentan miskin,” kata Amin, Rabu (14/9/2022)
Lanjut Amin, berdasarkan data tahun 2021, ada 32,5 juta konsumen rumah tangga yang menerima subsidi. Jumlah tersebut terdiri dari 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA.
Mengutip data PT PLN, besaran subsidi listrik untuk kedua golongan konsumen tersebut masing-masing Rp 80.000 per konsumen per bulan untuk konsumen rumah tangga daya 450 VA. Sedangkan untuk konsumen rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan.
Total subsidi yang harus dikeluarkan untuk kedua golongan konsumen tersebut mencapai Rp 32,184 triliun atau 65 persen dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.
Amin berpendapat, penambahan daya menjadi 900 VA dan asumsinya besaran subsidi tidak berubah, maka jumlah subsidi untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin akan meningkat sedikitnya menjadi Rp 35,1 triliun. Persoalannya, dengan naiknya daya, ada kemungkinan konsumsi per rumah tangga akan ikut naik.
Amin juga menilai, kebijakan tersebut juga belum tentu signifikan dalam meningkatkan penyerapan kelebihan pasokan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Peningkatan konsumsi itu merupakan target yang diinginkan pemerintah untuk mengurangi pasokan berlebih. Saya prediksi, peningkatan konsumsi secara keseluruhan tidak akan terlalu signifikan, di sisi lain jumlah subsisi akan meningkat tajam” imbuhnya
*Perkuat Industri Pengolahan SDA*
Menurut Amin, jika tujuannya untuk mengurangi kelebih pasokan, maka yang semestinya dilakukan adalah memperkuat industri dalam negeri terutama di luar Jawa. Misalnya pada sentra-sentra produksi perikanan, di Indonesia bagian timur.
Caranya dengan penguatan infrastruktur listrik antar pulau serta pemberian insentif bagi industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Dengan demikian tentu kelebihan pasokan listrik akan terserap.
Selain itu, kata Amin, berkembangnya infrastruktur listrik antar pulau juga akan memudahkan ekspor listrik ke negara tetangga, seperti Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini. Hal ini juga menjadi solusi strategis dalam menurangi kelebihan pasokan listrik.
Pengelolaan Gas Alam
Amin juga menyoroti pengurangan penggunaan gas LPG 3 kg, dengan mendorong penggunaan kompor listrik. Kebijakan ini dinilai akan semakin membebani masyarakat.
Pasalnya, daya yang dibutuhkan oleh sebuah kompor listrik itu besar. Dengan teknologi terbaru saja buatan China misalnya, daya kompor listrik itu masih 600 watt ke atas.
“Penggunaan kompor listrik jelas akan menambah pengeluaran masyarakat untuk listrik. Apa iya konsumen rumah tangga miskin dan rentan miskin akan berbondong-bondong beralih ke kompor listrik,” tutur Amin.
Sementara itu, jika tujuannya untuk mengurangi subsidi LPG, mengapa pemerintah tidak gerak cepat mengalihkan konsumsi LPG atau liquid petroleum gas ke LNG atau liquid natural gas atau biasa disebut gas alam.
Menurutnya, dengan menggunakan LNG Indonesia tak perlu impor gas, bahkan bisa ekspor.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), jumlah cadangan terbukti gas alam RI hingga 31 Desember 2021 tercatat mencapai 42,93 triliun kaki kubik (TCF).
Dengan asumsi produksi gas sebesar 6.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), maka cadangan terbukti gas ini masih cukup untuk sekitar 19,6 tahun ke depan.
Padahal kata Amin, Presiden Jokowi sendiri mengatakan, impor kita LPG itu mencapai Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun karena harganya tinggi sekali. Dan subsidinya mencapai Rp 60 triliun – Rp 70 triliun.
“Akan lebih baik dana sebesar itu diinvestasikan untuk eksplorasi dan eksploitasi gas alam,” pungkasnya
