SUARAJATENG ID (JAKARTA) —Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan puluhan juta penduduk Indonesia yang rentan miskin tidak tersentuh bantuan sosial (bansos).
Ia mengungkapkan, hasil studi Bank Dunia menyebut bahwa terdapat 45 persen penduduk Indonesia yang kondisinya rentan miskin. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 275 juta jiwa, maka jumlah penduduk rentan miskin mencapai sekitar 124 juta orang.
Lanjut Amin, di sisi lain pemerintah memang menaikan jumlah anggaran bantuan sosial, seperti bansos untuk 16 juta pekerja dengan gaji per bulan Rp 3,5 juta ke bawah. Namun faktanya, anggaran tersebut hanya cukup untuk menolong sebagian kelompok rentan miskin. Dari 124 juta orang yang rentan miskin, hanya 16 juta pekerja yang menerima bansos.
“Jika diasumsikan seorang pekerja menghidupi tiga anggota keluarga, artinya ada 64 juta yang tersentuh Bansos, sisanya 60 juta rakyat rentan miskin berpotensi jatuh miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun biaya hidup lainnya,” ungkap Amin, Jum’at (2/9/2022)
Tidak hanya itu, untuk persoalan kategori rumah tangga miskin (RTM), pemerintah masih menggunakan data yang disusun sebelum pandemi Covid-19. Yaitu, data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Padahal menurt Amin data tersebut sudah tidak up to date dan harus segera diperbaharui.
“Data tersebut perlu diperbarui. Pasca pandemi COVID-19, penduduk yang masuk dalam kelompok termiskin semakin banyak, sehingga banyak rakyat yang berhak menerima berpotensi tidak terdata,” ujar Amin.
Stop Naikan Harga BBM
Oleh karena itu, Amin Ak meminta pemerintah tidak kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah terpuruknya ekonomi masyarakat, terlebih puluhan juta penduduk rentan miskin tidak tersentuh bantuan sosial.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan membawa dampak luar biasa. Mulai dari naiknya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan banyak lainnya.
Berdasarkan sejumlah kajian, jika harga BBM pertalite dikerek naik menjadi Rp 10 ribu per liter, maka akan berdampak naiknya inflasi sebesar 7 persen. Angka tersebut sudah menghitung dampak langsung maupun tidak langsung (multiplier effect). Dampak langsungnya sendiri akan menambah angka inflasi 0,93 poin persentase atau 0,4 point presentasi untuk setiap kenaikan Rp 1.000 per liter.
Bahkan menurutnya, tanpa kenaikan harga BBM pertalite dan solar aja, laju inflasitelah naik dan mulai mendekati 5 persen. Ia khawatir, jika pemerintah nekat menaikan harga BBM naik, maka inflasi akan lebih tinggi lagi.
“Kondisi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat,” kata Amin, Jum’at (2/9/2022)
Amin juga mengkhawatirkan nasib pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa terancam keberlanjutan usahanya. Kenaikan harga bahan baku sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM pertalite dan solar sangat memberatkan UMKM.
Ia menyontohkan, kenaikan harga telur yang menembus Rp 30 ribu per kg saja pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu, itu membuat ribuan pelaku UMKM membatasi produksi mereka. Bagaimana jika harga berbagai jenis bahan baku lainnya ikut naik, maka akan ada jutaan pelaku UMKM terancam gulung tikar.
“Pertimbangkan kembali dampaknya jika pemerintah menaikan harga BBM saat ini. Pemerintah semestinya bisa menerapkan berbagai cara lain untuk menyelamatkan APBN,” pungkasnya.
